PERADA

PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

 

Penataan peraturan perundang-undangan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah :

1. Menurunnya tumpang tindih dan disharmonisasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah; dan
2. Meningkatnya efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan instansi pemerintah.

Atas dasar tersebut, maka untuk mengukur pencapaian program ini digunakan indikator-indikator:

1. Harmonisasi
   Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah:
   1. Telah dilakukan identifikasi peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/tidak sinkron;
   2. Telah dilakukan analisis peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/tidak sinkron;
   3. Telah dilakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/tidak sinkron;
   4. Telah dilakukan revisi peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/tidak sinkron.
2. Sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan perundang-undangan
   Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah:
   1. Adanya sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan;
   2. Sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan mensyaratkan adanya rapat koordinasi;
   3. Sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan mensyaratkan adanya naskah akademis/kajian/policy paper;
   4. Sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan mensyaratkan adanya paraf koordinasi;
   5. Sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan mensyaratkan adanya evaluasi.

REALISASI PELAKSANAAN RB  

NO.		Penilaian	Penjelasan	Keterangan	View
1		Penataan Peraturan Perundang-Undangan
	a	Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap kebijakan yang tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat yang akan direvisi/dihapus	Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap seluruh kebijakan yang tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat	Laporan Pelaksanaan RB
				Laporan Pelaksanaan RB
				Laporan Pelaksanaan RB
					b	Telah dilakukan revisi kebijakan yang tidak harmonis/tidak sinkron/bersifat menghambat	Revisi atas kebijakan yang tidak harmonis/tidak sinkron/bersifat menghambat telah selesai dilakukan, atau tidak ditemukan adanya kebijakan yang tidak harmonis	Laporan Pelaksanaan RB
Laporan Pelaksanaan RB
Laporan Pelaksanaan RB