Tajuk Informasi Reformasi Birokrasi Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru

KANAL REFORMASI BIROKRASI DISHUB

Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Banjarbaru

PETATA

PENATAAN TATA LAKSANA
 
Penataan tatalaksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada masing-masing instansi pemerintah. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah :
  1. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di instansi pemerintah;
  2. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di instansi pemerintah;
  3. Meningkatnya kinerja di instansi pemerintah;
  4. Md. Kualitas pengelolaan arsip pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah penataan arsip pada instansi pemerintah telah sesuai dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pedoman pengawasan Kearsipan.
Atas dasar tersebut, maka untuk mengukur pencapaian program ini digunakan indikator-indikator:
  1. a. Proses bisnis dan prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama. Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah:
    Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah:
    1. Telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi;
    2. Peta proses bisnis sudah dijabarkan ke dalam prosedur operasional tetap (SOP);
    3. Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan; dan
    4. Peta proses bisnis dan prosedur operasional telah dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan tuntutan efisiensi dan efektifitas birokrasi.
  2. E-government
    Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah :
    1. Adanya sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan;
    2. Sudah memiliki rencana pengembangan e-goverment di lingkungan instansi;
    3. Sudah dilakukan pengembangan e-government di lingkungan internal dalam rangka mendukung proses birokrasi (misal: intranet, sistem perencanaan dan penganggaran, sistem basis data SDM, dll);
    4. Sudah dilakukan pengembangan e-government untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat (misal: website untuk penyediaan informasi kepada masyarakat, sistem pengaduan); dan
    5. Sudah dilakukan pengembangan e-government untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam tingkatan transaksional (masyarakat dapat mengajukan perizinan secara online, melakukan pembayaran, dll).
  3. Keterbukaan Informasi Publik
    Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah :
    1. Ada kebijakan pimpinan tentang keterbukaan informasi publik (identifikasi informasi yang dapat diketahui oleh publik dan mekanisme penyampaian);
    2. Menerapkan kebijakan keterbukaan informasi publik; dan
    3. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik.
REALISASI PELAKSANAAN RB  
NO. Penilaian Penjelasan Keterangan View
1 Proses bisnis dan prosedur operasional tetap (SOP)
a Telah disusun peta proses bisnis yang sesuai dengan pedoman penyusunan Peta Proses Bisnis Seluruh peta proses bisnis telah disusun sesuai dengan pedoman penyusunan Peta Proses Bisnis Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah Laporan Pelaksanaan RB
Laporan Pelaksanaan RB
Laporan Pelaksanaan RB
b Telah tersedia peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi Seluruh peta proses bisnis telah sesuai dengan tugas dan fungsi Laporan Pelaksanaan RB
Laporan Pelaksanaan RB
Laporan Pelaksanaan RB
c Telah disusun peta proses bisnis yang sesuai dengan dokumen rencana strategis dan rencana kerja organisasi Seluruh peta proses bisnis telah sesuai dengan dokumen rencana strategis dan rencana kerja organisasi Laporan Pelaksanaan RB
Laporan Pelaksanaan RB
Laporan Pelaksanaan RB
d Telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi dan selaras dengan Kinerja Organisasi secara berjenjang Setiap jenjang organisasi telah memiliki peta proses bisnis yang selaras dengan kinerja Laporan Pelaksanaan RB
Laporan Pelaksanaan RB
Laporan Pelaksanaan RB
e Peta proses bisnis sudah dijabarkan ke dalam prosedur operasional tetap (SOP) Seluruh peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP Laporan Pelaksanaan RB
Laporan Pelaksanaan RB
Laporan Pelaksanaan RB
f Telah dilakukan penjabaran peta lintas fungsi (peta level n) ke dalam SOP Telah dilakukan penjabaran seluruh peta lintas fungsi (peta level n) ke dalam SOP Laporan Pelaksanaan RB
Laporan Pelaksanaan RB
Laporan Pelaksanaan RB
g Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan Seluruh Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan Laporan Pelaksanaan RB
Laporan Pelaksanaan RB
Laporan Pelaksanaan RB
h Peta proses bisnis dan Prosedur operasional telah dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan tuntutan efisiensi, dan efektivitas birokrasi Terdapat evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP secara berkala dan seluruh hasilnya telah ditindaklanjuti Laporan Pelaksanaan RB
Laporan Pelaksanaan RB
Laporan Pelaksanaan RB
i Telah dilakukan evaluasi terhadap peta proses bisnis yang sesuai dengan efektivitas hubungan kerja antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi Telah dilakukan evaluasi terhadap seluruh peta proses bisnis yang sesuai dengan efektivitas hubungan kerja antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi; Laporan Pelaksanaan RB
Laporan Pelaksanaan RB
Laporan Pelaksanaan RB
2 Proses bisnis dan prosedur operasional tetap (SOP)
a Adanya kebijakan pimpinan tentang keterbukaan informasi publik Ya, apabila telah ada kebijakan pimpinan tentang keterbukaan informasi publik Laporan Pelaksanaan RB
Laporan Pelaksanaan RB
Laporan Pelaksanaan RB
Menggunakan TI untuk Pelayanan Publik Laporan Pelaksanaan RB
Laporan Pelaksanaan RB
Laporan Pelaksanaan RB
Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap Pemanfaatan TI dalam pengukuran kinerja Laporan Pelaksanaan RB
Laporan Pelaksanaan RB
Laporan Pelaksanaan RB
Unit, operasionalisasi SDM dan Pemberian layanan publik Laporan Pelaksanaan RB
Laporan Pelaksanaan RB
Laporan Pelaksanaan RB
Pengembangan sistem kepegawaian Laporan Pelaksanaan RB
Laporan Pelaksanaan RB
Laporan Pelaksanaan RB
Pengembangan sistem pengelolaan BMN Laporan Pelaksanaan RB
Laporan Pelaksanaan RB
Laporan Pelaksanaan RB
Pengembangan sistem administrasi persuratan dan kearsipan Laporan Pelaksanaan RB
Laporan Pelaksanaan RB
Laporan Pelaksanaan RB
b Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dilakukan secara berkala Laporan Pelaksanaan RB
Laporan Pelaksanaan RB
Laporan Pelaksanaan RB